Pengangkatan Tenaga Honorer Tergantung Menkeu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer tergantung kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) yang mengurus alokasi keuangan dalam APBN.

Tuntutan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa harus menjalani tes sepertinya belum bisa diakomodir pemerintah, pasalnya pemerintah harus bisa melihat terlebih dahulu ketersediaan anggaran yang dikelola Menkeu.

"Selama Kemenkeu bisa memenuhinya maka tenaga honorer bisa diangkat, tetapi bila sekiranya alokasi anggarannya tidak memungkinkan, maka tenaga honorer yang akan diangkat harus menjalani tes," kata kordinator lapangan demo tenaga honorer yang mengikuti pertemuan dengan pihak pemerintah di Istana Negara, Senin (31/1/2011).

Selain itu tuntutan untuk menambah kuota pengangkatan dari 30 persen menjadi 90 persen juga masih belum bisa dipenuhi pemerintah karena alasan anggaran yang terbatas. "Kita sudah melakukan pembicaraan itu, sehingga sampai saat ini belum ada hasil akhir," ucap Eko.

Sambil menunggu keputusan dari pemerintah, Eko dan teman-temannya sesama tenaga honorer tetap akan terus menjalankan aksi-aksi serupa dengan mendatangi DPR RI dalam hari-hari ini.

Kini sebuah harapan perbaikan kesejahteraan melalui pengangkatan menjadi PNS berada dipundak sang pemimpin negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu apakah jawaban dari sang presiden? Apakah akan mengangkat mereka atau seperti apa? Jawabannya tunggu dua minggu lagi.

Penulis: Adi Suhendi | Editor: Kisdiantoro

BERITA TERKINI GURU BANTU

Pemerintah berencana akan memberhentikan honorer yang tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Meski begitu, karena pemerintah akan tetap memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerah yang melakukan pengangkatan sebelumnya.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, pemerintah sudah memberikan solusi bagi tenaga honorer lama (bukan tenaga honorer baru, red) yang diangkat oleh pejabat pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Yaitu memberikan kesempatan mengikuti ujian tertulis. Bagi yang lulus ujian tes, akan diajukan pemberkasan ke BKN untuk ditetapkan NIP sebagai CPNS. Sedangkan bagi tenaga honorer yang tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis diberikan dua solusi.

"Pertama, apabila tenaganya masih dibutuhkan instansi pemerintah, diproses statusnya menjadi PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kedua, bila tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dan diberikan kompensasi sesuai kemampuan anggaran," kata Mangindaan.

Ditambahkan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah honorer yang jumlahnya sangat banyak. Di samping untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar lebih profesional. "Pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga muda yang siap bekerja dan cekatan. Kalau honorernya tidak bisa menunjukkan kualitasnya, untuk apa dipertahankan karena ini akan menambah beban pemerintah sendiri," ujarnya.

Dalam tes tertulis, tiap honorer hanya dilakukan satu kali dan diikuti sesama tenaga honorer yang bersangkutan, untuk mengisi lowongan formasi. Itupun syarat usia honorernya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. "Sebelum mengikuti seleksi tertulis, honorernya harus melalui tahapan seleksi administrasi dulu. Yang lulus seleksi administrasi, bisa mengikuti tes tertulis," ucapnya. [via]

SMK KHARISMAWITA 2 DI TUMPANGI 3 SEKOLAH DALAM UN TAHUN PELAJARAN 2010/2011

UN 2011 tidak ada UN Ulangan

PENDIDIKAN - PENDIDIKAN Jum'at, 17 Desember 2010 , 19:12:00 Kemdiknas: Tidak Ada UN Ulangan JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Mansyur Ramli, menegaskan bahwa dengan adanya formula baru ujian nasional (UN), maka dipastikan UN ulangan ditiadakan. Menurutnya, formula UN yang baru tersebut sudah memberi kesempatan lebih besar kepada para siswa untuk lulus. "Formula yang baru ini tentunya semakin memberikan kesempatan dan peluang bagi siswa untuk lulus. Tingkat kemudahan, atau probabilitas kelulusan semakin tinggi. Di mana nilai rapor dari kelas 1 sampai kelas 3, semuanya diperhitungkan," ungkap Mansyur, ketika ditemui di sela acara Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN), di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (17/12). Selain itu, alasan lain kenapa UN ulangan ditiadakan, lanjut Mansyur, adalah untuk lebih mengefisiensikan waktu dan anggaran. Dikatakannya, jika UN ulangan dilaksanakan, maka akan memakan waktu yang lebih lama, sekaligus juga pengendalian serta pengawasan dari pihak pemerintah pusat dalam pelaksanaan UN akan semakin sulit. "UN ulangan akan menghambat waktu, biaya dan lain sebagainya. Selain itu, kendali pengawasannya juga akan kurang. Hal ini memang belum final, tapi kemungkinan memang ditiadakan," paparnya. Sementara itu, Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan UN tahun 2011, kemungkinan tidak akan ada UN ulangan. Selain itu katanya, UN utama untuk SMA/Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa (SMA-LB) dan SMK, diagendakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei 2011. Sedangkan, untuk UN utama SMP/Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan SMP Luar Biasa (SMP-LB), akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei 2011. "UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan UN utama. Selanjutnya, ujian praktek kejuruan untuk SMK, dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum UN utama," tukasnya. (cha/jpnn)

SBY Minta Guru Bantu Diangkat Menjadi PNS PDF Print Friday, 03 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Nasib guru bantu yang belum menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-65 PGRI di Jakarta tadi malam.

Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaa nuntuk segeramenuntaskan pengangkatan para guru bantu menjadi PNS. Namun, Presiden mengingatkan bahwa pengangkatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapannya. “Tuntaskan pengangkatan guru bantu menjadi PNS sesuai dengan tahapannya.Pastikan pemerintah mempunyai jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai format ideal PNS,”tandasnya.

Presiden menambahkan bahwa kesejahteraan menjadi salah satu cara agar guru semakin profesional. Selain gaji yang layak,guru seharusnya diberi sejumlah fasilitas untuk meningkatkan mutu seperti peningkatan karier, perlindungan hukum,profesi serta keselamatan kerja ataupun memberikan beasiswa kepada guru yang belum mendapatkan sarjana. Dalam sambutannya, Presiden SBY menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu agenda penting pendidikan selain agenda aksesibilitas rakyat ke segala jenjang pendidikan.“

Pemerintah berupaya pertajam alokasi anggaran sehingga rakyat punya akses yang lebih baik di bidang pendidikan,”ujarnya. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan, peningkatan kualitas pendidikan haruslah didukung guru yang bermartabat, profesional, dan sejahtera. Guru juga dituntut untuk tidak hanya menyiapkan generasi saat ini, tapi sekaligus generasi muda yang memiliki kemandirian dan daya saing di masa depan.

Sejalan dengan itu, Presiden pun meminta agar guru harus mampu melakukan reformasi metodologi pembelajaran, yakni sistem pembelajaran yang berbasis pada siswa, bukan lagi pada guru. “Pendidikan yang kita adakan saat ini menuntut pengembangan kualitas profesi guru.Insan pendidik yangmampumenciptakanlingkungan belajar inovatif, kondusif, dan agen pembaruan,”kata Presiden.

Dalam acara peringatan hari guru, semalam, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan kepada kepala daerah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Penghargaan serupa diberikan kepada tujuh bupati/wali kota,yaitu Bupati Sleman,Bupati Buol,Bupati Kudus, Bupati Demak, Bupati Bangka,Bangka Belitung,serta Bupati Jayapura. Selain itu,Presiden memberikan penghargaan Satyalencana pendidikan kepada 4guru, 4 kepalasekolah, dan 2 pengawas berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (maesaroh)

SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB) OSIS SMK KHARISMAWITA TAHUN 2010.2011

Kharismawita : Senin, 22 Nopember 2010 dilaksanakan Sertijab (Serah Terima Jabatan) OSIS periode 2010/2011.

SMK KHARISMAWITA JAKARTA RAYAKAN IDUL ADHA DENGAN BERKURBAN

Kamis, 18 Nopember 2010 SMK Kharismawita 1 dan 2 melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman Sekolah. Meski jumlah hewan kurban tidak sebanyak tahun lalu tetapi acara tersebut berlangsung hikmad. Tampak hadir pula kepala Sekolah SMK Kharismawita 1 dan 2 serta bapak Ibu Guru. Jumlah hewan kurban adalah 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing.

Indahnya Kebersamaan

OSIS dan Pak Arief Wardi, SE Ketua program dan juga sebagai Duty manajer Hotel Cipta 2 sedang bekerja tak kenal lelah. Go...Go.....Go.!