UN 2011 tidak ada UN Ulangan

PENDIDIKAN - PENDIDIKAN Jum'at, 17 Desember 2010 , 19:12:00 Kemdiknas: Tidak Ada UN Ulangan JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Mansyur Ramli, menegaskan bahwa dengan adanya formula baru ujian nasional (UN), maka dipastikan UN ulangan ditiadakan. Menurutnya, formula UN yang baru tersebut sudah memberi kesempatan lebih besar kepada para siswa untuk lulus. "Formula yang baru ini tentunya semakin memberikan kesempatan dan peluang bagi siswa untuk lulus. Tingkat kemudahan, atau probabilitas kelulusan semakin tinggi. Di mana nilai rapor dari kelas 1 sampai kelas 3, semuanya diperhitungkan," ungkap Mansyur, ketika ditemui di sela acara Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN), di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (17/12). Selain itu, alasan lain kenapa UN ulangan ditiadakan, lanjut Mansyur, adalah untuk lebih mengefisiensikan waktu dan anggaran. Dikatakannya, jika UN ulangan dilaksanakan, maka akan memakan waktu yang lebih lama, sekaligus juga pengendalian serta pengawasan dari pihak pemerintah pusat dalam pelaksanaan UN akan semakin sulit. "UN ulangan akan menghambat waktu, biaya dan lain sebagainya. Selain itu, kendali pengawasannya juga akan kurang. Hal ini memang belum final, tapi kemungkinan memang ditiadakan," paparnya. Sementara itu, Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan UN tahun 2011, kemungkinan tidak akan ada UN ulangan. Selain itu katanya, UN utama untuk SMA/Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa (SMA-LB) dan SMK, diagendakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei 2011. Sedangkan, untuk UN utama SMP/Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan SMP Luar Biasa (SMP-LB), akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei 2011. "UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan UN utama. Selanjutnya, ujian praktek kejuruan untuk SMK, dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum UN utama," tukasnya. (cha/jpnn)

SBY Minta Guru Bantu Diangkat Menjadi PNS PDF Print Friday, 03 December 2010

JAKARTA (SINDO) – Nasib guru bantu yang belum menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-65 PGRI di Jakarta tadi malam.

Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaa nuntuk segeramenuntaskan pengangkatan para guru bantu menjadi PNS. Namun, Presiden mengingatkan bahwa pengangkatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapannya. “Tuntaskan pengangkatan guru bantu menjadi PNS sesuai dengan tahapannya.Pastikan pemerintah mempunyai jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai format ideal PNS,”tandasnya.

Presiden menambahkan bahwa kesejahteraan menjadi salah satu cara agar guru semakin profesional. Selain gaji yang layak,guru seharusnya diberi sejumlah fasilitas untuk meningkatkan mutu seperti peningkatan karier, perlindungan hukum,profesi serta keselamatan kerja ataupun memberikan beasiswa kepada guru yang belum mendapatkan sarjana. Dalam sambutannya, Presiden SBY menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu agenda penting pendidikan selain agenda aksesibilitas rakyat ke segala jenjang pendidikan.“

Pemerintah berupaya pertajam alokasi anggaran sehingga rakyat punya akses yang lebih baik di bidang pendidikan,”ujarnya. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan, peningkatan kualitas pendidikan haruslah didukung guru yang bermartabat, profesional, dan sejahtera. Guru juga dituntut untuk tidak hanya menyiapkan generasi saat ini, tapi sekaligus generasi muda yang memiliki kemandirian dan daya saing di masa depan.

Sejalan dengan itu, Presiden pun meminta agar guru harus mampu melakukan reformasi metodologi pembelajaran, yakni sistem pembelajaran yang berbasis pada siswa, bukan lagi pada guru. “Pendidikan yang kita adakan saat ini menuntut pengembangan kualitas profesi guru.Insan pendidik yangmampumenciptakanlingkungan belajar inovatif, kondusif, dan agen pembaruan,”kata Presiden.

Dalam acara peringatan hari guru, semalam, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan kepada kepala daerah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Penghargaan serupa diberikan kepada tujuh bupati/wali kota,yaitu Bupati Sleman,Bupati Buol,Bupati Kudus, Bupati Demak, Bupati Bangka,Bangka Belitung,serta Bupati Jayapura. Selain itu,Presiden memberikan penghargaan Satyalencana pendidikan kepada 4guru, 4 kepalasekolah, dan 2 pengawas berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (maesaroh)

SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB) OSIS SMK KHARISMAWITA TAHUN 2010.2011

Kharismawita : Senin, 22 Nopember 2010 dilaksanakan Sertijab (Serah Terima Jabatan) OSIS periode 2010/2011.

SMK KHARISMAWITA JAKARTA RAYAKAN IDUL ADHA DENGAN BERKURBAN

Kamis, 18 Nopember 2010 SMK Kharismawita 1 dan 2 melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman Sekolah. Meski jumlah hewan kurban tidak sebanyak tahun lalu tetapi acara tersebut berlangsung hikmad. Tampak hadir pula kepala Sekolah SMK Kharismawita 1 dan 2 serta bapak Ibu Guru. Jumlah hewan kurban adalah 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing.

Indahnya Kebersamaan

OSIS dan Pak Arief Wardi, SE Ketua program dan juga sebagai Duty manajer Hotel Cipta 2 sedang bekerja tak kenal lelah. Go...Go.....Go.!

RAPAT KEGIATAN AKHIR TAHUN 2010 SMK KHARISMAWITA

Sabtu, 30 Oktober 2010 SMK Kharismawita 2 mengadakan rapat kegiatan akhir tahun 2010. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah, Ketua Program, Wali Kelas dan Undangan Orang Tua/Wali murid.

Dalam sambutannya Kepala SMK kharismawita 2 menjelaskan bahwa........

EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di tiap sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dilakukan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, orang tua peserta didik, dan pengawas. Proses EDS dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Instrumen EDS ini khusus dirancang untuk digunakan oleh TPS dalam melakukan penilaian kinerja sekolah terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam upaya peningkatan kinerja sekolah. EDS sebaiknya dilaksanakan setelah anggota TPS mendapat pelatihan.

Informasi ringkas tentang EDS dapat dilihat di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan Evaluasi Diri Sekolah?

• Evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
• Melalui EDS kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi.
• Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan TPS, pelatihan penggunaan Instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.
• TPS mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam Instrumen. Kegiatan ini melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.
• EDS juga akan melihat visi dan misi sekolah. Apabila sekolah belum memiliki visi dan misi, maka diharapkan kegiatan ini akan memacu sekolah membuat atau memperbaiki visi dan misi dalam mencapai kinerja sekolah yang diinginkan.
• Hasil EDS digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.
• Laporan hasil EDS digunakan oleh Pengawas untuk kepentingan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.

2. Apa yang diperoleh sekolah dari hasil EDS?

• Seberapa baik kinerja sekolah? Dengan EDS akan diperoleh informasi mengenai pengelolaan sekolah yang telah memenuhi SNP untuk digunakan sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.
• Bagaimana mengetahui kinerja sekolah sesungguhnya? Dengan EDS akan diperoleh informasi tentang kinerja sekolah yang sebenarnya dan informasi tersebut diverifikasi dengan bukti-bukti fisik yang sesuai.
• Bagaimana memperbaiki kinerja sekolah? Sekolah menggunakan informasi yang dikumpulkan dalam EDS untuk menetapkan apa yang menjadi prioritas bagi peningkatan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.

3. Keuntungan apa yang akan diperoleh sekolah dari EDS?

• Sekolah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
• Sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
• Sekolah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
• Sekolah dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan 8 SNP.
• Sekolah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

4. Seberapa sering sekolah melakukan EDS?

• Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun sekali.

5. Bagaimana bentuk Instrumen EDS?

Instrumen EDS terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan 8 SNP. Setiap bagian terdiri atas :

· Serangkaian pertanyaan terkait dengan SNP sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif.

· Setiap standar bisa terdiri dari beberapa aspek yang memberikan gambaran lebih menyeluruh .

· Setiap aspek dari standar terdiri dari 4 tingkat pencapaian : tingkat pencapaian 1 berarti kurang, 2 berarti sedang, 3 berarti baik, dan 4 berarti amat baik.

· Tiap tingkatan pencapaian mempunyai beberapa indikator.

· Pada bagian akhir dari aspek setiap standar, terdapat halaman rekapitulasi untuk menuliskan hasil penilaian pencapaian yang diperoleh. Halaman rekapitulasi ini terdiri dari bukti fisik yang menguatkan pengakuan atas tingkat pencapaian, deskripsi umum temuan yang diperoleh untuk menilai aspek tersebut, dan penentuan tingkat pencapaian kinerja sekolah.

· Sejumlah pertanyaan terkait dengan 8 SNP yang paling erat hubungannya dengan mutu pembelajaran dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan bagi keperluan penyusunan rencana peningkatan sekolah.

· Tingkat pencapaian pada tiap Standar dalam Instrumen ini dapat digunakan sekolah untuk menilai kinerjanya pada standar tertentu.

6. Bagaimana sekolah menggunakan tingkat pencapaian?

• Anggota TPS secara bersama mencermati Instrumen EDS pada setiap aspek dari setiap standar. Sebaiknya perlu disiapkan peraturan menteri, indikator atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan SNP sebagai rujukan.
• Berdasarkan kondisi nyata sekolah, anggota TPS menilai apakah sekolah mereka termasuk dalam tingkatan 1, 2, 3 atau 4 dalam pencapaian 8 SNP ini. Misalnya pada Standar Isi ada aspek kesesuaian dan relevansi kurikulum serta aspek penyediaan kebutuhan untuk pengembangan diri. Bisa saja aspek kesesuaian dan relevansi kurikulum berada di tingkat 4, tapi aspek kebutuhan untuk pengembangan diri ada di tingkat 2. Ini tidak menjadi masalah. Tingkat pencapaian pada setiap standar menggambarkan keadaan seperti apa kondisi kinerja sekolah pada saat dilakukan penialian terkait dengan pertanyaan tertentu.
• Setelah menentukan tingkat pencapaiannya, sekolah perlu menyertakan bukti fisik atas pengakuannya. Contoh bukti fisik atas keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan sekolah berupa rapat komite sekolah, notulen, daftar hadir, dan undangan.
• Hasil semua penilaian dan penentuan tingkat pencapaian kinerja sekolah untuk aspek tertentu pada setiap standar ditulis pada lembar laporan penilaian atau rekapitulasi dengan menyertakan bukti fisik yang sesuai (lihat keterangan pada nomor 5 di atas).
• Sekolah menetapkan tingkat pencapaian kinerja dan bukan hanya sekedar memberikan tanda cek (contreng) pada setiap butir dalam Instrumen EDS.
• Tingkat pencapaian kinerja sekolah bisa berbeda dalam aspek yang berbeda pula. Hal ini penting sebab sekolah harus memberikan laporan kinerja apa adanya. Dalam pelaksanaan EDS yang dilakukan setiap tahun, sekolah mempunyai dasar nyata aspek dan standar yang memerlukan perbaikan secara terus-menerus.
• Dengan menggunakan Instrumen EDS ini, sekolah dapat mengukur dampak kinerjanya terhadap pembelajaran peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik.

7. Jenis bukti apa yang dapat ditunjukkan?

• Bukti fisik yang menggambarkan tingkat pencapaian harus sesuai dengan aspek atau standar yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik misalnya kajian catatan, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua, guru-guru, siswa, dan unsur lain yang terkait.
• Perlu diingat bahwa informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) tidak sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan.
• Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah sebagai bukti tingkat pencapaian tertentu. Selain itu, sekolah perlu juga menunjukkan sumber bukti fisik lainnya yang sesuai.

8. Bagaimana proses EDS membantu penyusunan rencana pengembangan sekolah?

· TPS menganalisis informasi yang dikumpulkan, menggunakannya untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.

· Berdasarkan hasil EDS, sekolah mengembangkan RPS dengan prioritas peningkatan mutu kinerja sekolah yang dirumuskan secara jelas, dapat diobservasi dan diukur. Dengan demikian, RPS menjadi dokumen kinerja sekolah yang meliputi aspek implementasi, skala prioritas, batas waktu, dan ukuran keberhasilannya.

· Proses EDS berkaitan dengan aspek perubahan dan peningkatan. Upaya perubahan dan peningkatan tersebut hanya bermanfaat apabila diwujudkan dalam perencanaan bagi peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Diharapkan dengan adanya ragam data dan informasi yang diperoleh dari hasil EDS, sekolah bukan saja dapat merumuskan perencanaan pengembangan dengan tepat, akan tetapi penilaian kemajuan di masa depan juga akan lebih mudah dilakukan dengan tersedianya data yang dapat dipercaya. Hal tersebut dengan sendirinya memudahkan sekolah untuk menunjukkan hasil-hasil upaya peningkatan mereka setiap saat.

9. Laporan apa yang perlu disiapkan?

· Sekolah menyusun laporan hasil EDS dengan menggunakan format yang terpisah, yang menyajikan tingkat pencapaian serta bukti-bukti yang digunakannya. Hasil EDS digunakan untuk dasar penyusunan RPS sekolah, namun dilaporkan juga ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag untuk dianalisis lanjut dengan memanfaatkan EMIS (Educational Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) bagi keperluan perencanaan dan berbagai kegiatan peningkatan mutu lainnya.

· Laporan sekolah yang mengungkapkan berbagai temuan dapat digunakan untuk melakukan validasi internal (menilai dan mencocokkan) oleh pengawas sekolah, dan validasi external dengan menggunakan beberapa sekolah oleh Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) pada tingkat kecamatan dengan bantuan staf penjaminan mutu dari LPMP.

· Hasil EDS merupakan bagian yang penting dalam kegiatan monitoring kinerja sekolah oleh pemerintah daerah dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

(www.lpmpjateng.go.id)

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan MENPAN

(27/07)—Pada hari Senin, 26 Juli 2010 lalu Komisi II DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pendayagunaan aparatur negara (MenPan) dengan agenda utama membahas road map dan grand design Reformasi Birokrasi. Dalam kesempatan ini selain Kementerian PAN, Komisi II DPR RI juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, MA, dan BPK untuk juga turut memaparkan perkembangan reformasi birokrasi di lingkungannya masing-masing. Hal ini sangat penting demi saling menjaga kelangsungan proses reformasi di tiap-tiap Kementerian/Lembaga negara yang sedang melakukan pembenahan di institusinya, dan sebagai Komisi Pemerintahan dalam negeri, Komisi II DPR RI berkepentingan untuk turut mengawal reformasi birokrasi ini hingga mencapai hasil yang diinginkan berbagai pihak.

Selain masalah reformasi birokrasi, rapat kerja kali ini juga membahas tentang rancangan RPP Pengangkatan tenaga honorer oleh Pemerintah. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian rapat DPR dengan pemerintah mengenai polemik pengangkatan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Setelah sebelumnya beberapa kali dilakukan rapat maupun rapat gabungan lintas komisi di DPR RI tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka diharapkan pada rapat kali ini bisa dicapai progres yang signifikan dalam hal tersebut agar nasib ribuan tenaga honorer tidak terkatung-katung tanpa kejelasan.

Ir. Basuki T. Purnama, MM (Ahok) dari Partai Golkar dalam kesempatan ini mempertanyakan mengapa dalam Surat Edaran MenPan No. 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah tidak mengakomodir nasib tenaga-tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam PP 48/2005 jo PP 43/2007. Padahal panja gabungan tenaga honorer DPR RI telah merekomendasikan kepada pemerintah agar mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut dilakukan pendekatan kesejahteraan.

Akhirnya, dalam kesempatan kali ini dapat dicapai kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi paparan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah dipresentasikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta laporan perkembangan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menjadi Pilot Project Reformasi Birokrasi. Untuk itu supaya hal tersebut dapat segera diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Dalam upaya menyempurnakan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan arah dan fokus capaian yang lebih jelas dan terukur serta memperhatikan perbedaan karakteristik tiap-tiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

3. Dalam upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji dan mengevaluasi lebih lanjut Pilot Project Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan di beberapa instansi dapat dipilih menjadi acuan (best practise) bagi penerapan Reformasi Birokrasi di instansi lainnya, baik Pusat maupun Daerah serta perlu diimbangi dengan law enforcement dan punishment yang tegas dan terukur serta penerapan keterbukaan informasi publik.

4. Terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Tidak Tetap, diharapkan dapat menampung tenaga honorer yang berhak dan memenuhi kategori yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI serta dalam melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer dilakukan secara ketat dan transparan.

5. Dalam upaya mempercepat Reformasi Birokrasi, Pemerintah perlu memperkuat Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Tahun 2011 yang melibatkan seluruh lembaga pemerintahan terkait dengan koordinasi dan pemantauan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Catatan:

Khusus untuk Tenaga Honorer teranulir Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan diverifikasi dan validasi ulang bagi yang memenuhi persyaratan.

Demikian hasil resume rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPan, walaupun mungkin belum mencapai hasil yang diinginkan, namun telah terlihat kemajuan dalam pembahasan RPP mengenai pengangkatan tenaga honorer tersebut. (Sumber : Basuki T. Purnama).

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, hari Kamis 26 Mei 2010

(31/05)—Kebijakan pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 26 Mei 2010 tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi (RB), Menteri Pendidikan Nasional, dan BKN serta menteri terkait lainnya tanggal 26 April 2010 yang lalu.

Berikut ini adalah data dan kebijakan Menneg PAN tentang pengangkatan tenaga honorer yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, hari Kamis 26 Mei 2010 yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Bahwa saat ini data yang diusulkan ke BKN bagi tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselib, dan tertinggal:

Kategori	Jumlah	Solusi
Diangkat oleh pejabat yang berwenang Bekerja di Instansi pemerintah. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.	197.678 (Data BKN per 14 April 2010)	Dilakukan verfikasi dan validasi data (direnca-nakan selama 8 bulan, dimulai setelah APBN-P dicairkan). Asumsi pelaksanaan pelaksa-naan verifikasi dan validasi dimulai bulan Agustus 2010–Maret 2011. Pertimbangan: “Berdasarkan pengalaman pendataan tahun 2005 dengan waktu 8 bulan masih banyak yang tercecer”. Hasil Verfikasi dan validasi diumumkan ke publik selama 2 (dua) minggu bersamaan dengan proses pendataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara transpara. Kepala BKN selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi data tenaga honorer melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Men. PAN & RB untuk ditetapkan formasinya setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai. Selanjutnya proses pemberkasan atau penetapan NIP dilakukan oleh Kepala BKN bagi tenaga honorer yang lolos dari verifikasi dan validasi.

1. Tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, TIDAK bekerja di instansi pemerintah. (Sebagai contoh: Guru Bantu di DKI Jakarta yang diangkat oleh Mendiknas ditempatkan di sekolah swasta, namun belum dapat diangkat mengingat kebutuhan guru pada sekolah negeri di DKI Jakarta sudah terpenuhi).

Kategori	Jumlah	Solusi	Keterangan
Diangkat oleh pejabat yang berwenang (guru bantu oleh Mendiknas) Bekerja tidak di Instansi pemerintah (sekolah swasta) Penghasilannya dibiayai dari APBN Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.	5.966 orang	Dilakukan verfikasi dan validasi data. Dari 6.743 guru bantu DKI Jakarta yang telah diberikan formasi, dan akan diproses sejumlah 777 guru bantu yang kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri di Prov. DKI Jakarta. Sisa guru bantu di DKI Jakarta sejumlah 5.966 mengajar di sekolah swasta yang belum ada kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri telah diupayakan: Ditawarkan ke pemerintah daerah BODETABEK, tetapi Pemda masing-masing juga harus mengangkat tenaga honorer guru pada sekolah negeri yang ada di daerahnya. Ditawarkan ke Pemda di luar Jawa, namun guru bantu yang bersangkutan tidak bersedia. Ditawarkan kepada Kementerian Diknas agar menampung dalam formasi yang dibutuhkan pada UPT di Kementerian Diknas. Seperti di LPM seluruh Indonesia (belum ada realisasinya). Ditawarkan kepada Kementerian Agama untuk menampung guru bantu DKI Jakarta, apabila kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah di lingkungan Kementerian Agama (belum terealisasi). Men. PAN, Mendiknas dan BKN akan berkoordinasi secara terus-menerus untuk mencari solusi.	Menurut UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian bahwa: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 2. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 24 ayat (1) “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah”. Pasal 24 ayat (4) “ Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselengga-rakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan”.

1. Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Yang TIDAK berwenang (Pejabat Pemerintah), dibiayai BUKAN oleh APBN/APBD, tetapi bekerja di instansi pemerintah.

Kategori

Solusi

Diangkat oleh pejabat yang berwenang (pejabat emerintah, seperti Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas). Bekerja di instansi pemerintah. Penghasilannya dibiayai BUKAN dari APBN/APBD. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan pendataan tentang jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan tempat/unit kerja tenaga honorer. PPK menysmpsiksn usulan formasi berdasarkan hasil pendataan tenaga honorer kepada Men. PAN dan BKN. Men. PAN menetapkan formasi nasional dan paling banyak 30% pada masing-masing instansi bagi tenaga honorer setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai. Setelah mendapat formasi, PPK atau Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan seleksi administrasi dan ujian tertulis. Tenaga Honorer yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti ujian tertulis. Penyelenggaraan ujian tertulis tenaga honorer dimaksud yang berada di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah. Ujian tertulis hanya dilakukan satu kali dan diikuti oleh sesama tenega honorer yang bersangkutan untuk mengisi lowongan formasi yang ditetapkanm oleh Men.PAN. Bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus tes tertulis selanjutnya diajukan pemberkasan ke BKN untuk penetapan NIP. Bagi tenaga honorer (bukan tenaga honorer baru) yang tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis: Apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah, diproses statusnya menjadi tenaga PTT. Apabila tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah, diberhentikan dan diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara/daerah.

Men. PAN dan RB mohon dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI atas keputusan terhadap ketiga kategori di atas, mengingat dalam waktu dekat Kepala BKN selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi data tenaga honorer akan melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer terutama kategori 1 (satu) dan 2 (dua).

Men.PAN & RB berpendapat bahwa pengangkatan tenaga honorer ini harus segera diakhiri karena tidak sesuai dengan undang-undang yang pada intinya menyatakan, bahwa pengangkatan pegawai dilakukan secara profesional sesuai dengan kompetensi, adil, transparan dan tidak diskriminatif. Selain dari pada itu hal ini juga tidak sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang disusun Grand Disign dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, oleh karena itu apabila Anggota Dewan sependapat dengan kami, penyelesaian honorer ini paling lambat tahun 2011.

Demikian beberapa catatan mengenai tenaga honorer dari Hasil RDP Komisi II DPR RI dengan Men. PAN. & RB, 26 Mei 2010. Semoga bermanfaat. (Kamillus Elu, SH).

TENAGA HONORER / GURU BANTU

NASIONAL

Selasa, 31 Agustus 2010 , 21:12:00

BKN Tak Mau Tertipu BKD
Pernah Gagal Seleksi Tak Bisa Diusulkan Lagi

JAKARTA - Pendataan honorer yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga 31 Agustus ini ternyata baru tahapan aplikasi. Sementara verifikasi dan validasi data honorer baru akan dilakukan pertengahan September mendatang.

"Jadi dalam penggodokan data honorer, BKN menetapkan sembilan filter, yaitu moral, BKD, inspektorat, aplikasi, auditing (verifikasi dan validasi), uji publik (publikasi), pemberkasan, pengecekan lagi, dan filter terakhir adalah tanggung jawab. Nah saat ini tahapannya baru aplikasi," tutur Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto pada JPNN, Selasa (31/8).

Lamanya pengadaan verifikasi dan valisai, menurut dia, karena data honorer yang sudah direkap per 31 Agustus, harus dipetakan lagi kemudian dicocokkan dengan data 2005. Langkah ini diambil untuk menghindari usulan ganda karena bisa saja BKD tetap memasukkan data honorer yang tidak lolos seleksi di 2005.

"Mestinya kalau data honorer yang diusulkan 2005 tidak diusulkan lagi pada 2010. Pengusulan hanya satu kali dan tidak boleh dua kali. SE Menpan No 05 Tahun 2010 sudah jelas sekali menyebutkan kalau yang dimasukkan adalah data honorer tercecer bukan honorer yang sudah diusulkan tapi gagal masuk," terang Iwan.

Dihubungi terpisah, Deputi SDM bidang Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ramli Naibaho mengatakan, tim yang akan turun melakukan verifikasi dan validasi itu terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, dan BPKP. "Rencananya tim akan turun setelah lebaran Idul Fitri. Waktu penggodokannya tiga bulan dan dikerjakan semaksimal mungkin agar tidak ada masalah honorer lagi," pungkasnya. (esy/jpnn)

Pendataan Tenaga Honorer 2010

Pendataan Tenaga Honorer :
http://www.bkddki.net/file_upload/se_22_2010.pdf

SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NO. 5 TAHUN 2010

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENDATAAN TENAGA HONORER

YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

2. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari :

1. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

2. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;

• Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:

1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran
2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur

• Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:

1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.
4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan
5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2010

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan

Tembusan :

• Presiden Republik Indonesia
• Wakil Presiden Republik Indonesia

PENGUMUMAN PPDB DKI MUNDUR & PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK KHARISMAWITA 2

<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC65WnKKBOSoWPkf7gQ-QUg9AXJZ2O4shnuGggLyrdMqw7z3SH_QpGJMavChxVgQdFgyHkBlfcDsruRUAkl_g42o08PO4FVmWNXm-Cyj9PvEGfzk0m73CNH8skBh8pDhGzjX6TYgTnzLe8/s1600/banner+smip.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 304px; height: 606px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC65WnKKBOSoWPkf7gQ-QUg9AXJZ2O4shnuGggLyrdMqw7z3SH_QpGJMavChxVgQdFgyHkBlfcDsruRUAkl_g42o08PO4FVmWNXm-Cyj9PvEGfzk0m73CNH8skBh8pDhGzjX6TYgTnzLe8/s400/banner+smip.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5483955568695926162" border="0" /></a>
SMK Kharismawita 2 masih menerima pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2010/2011. Mulai tanggal 1 - 5 Juli 2010 team dari SMK Kharismawita 2 melaksanakan promosi ke SMKN 57 dan SMKN 37 yang sebelumnya pihak Kepala Sekolah melakukan permohonan ijin dengan Kepala SMK 57 Bapak Drs. Armedi dan Kepala SMKN 37 Bapak Drs. Husin, MM.
Team yang bergerak ke SMK tersebut adalah : bapak Arief Wardi,SE : Bapak Anfal, SE dan Bapak Suyatno, S. Pd.. Perwakilan OSIS juga terlibat didalamnya untuk mensukseskan PPDB agar sesuai target.
Keunggulan di SMK Kharismawita 2 adalah ; On The Job Trainning (OJT) di tempatkan, Setelah lulus dibantu oleh pihak sekolah untuk dicarikan tempat kerja melalui Bursa Kerja, empat tahun terakhir tingkat kelulusannya 100%.

Dua Hari Server Terganggu, Pengumuman PPDB Mundur

Jumat, 02 Juli 2010 18:12 WIB

Penulis : Edna Agitta Merrynanda Tarigan

JAKARTA--MI: Di hari ke-dua Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, server pendaftaran real time online masih mati. Matinya server ini menyebabkan pengumuman PPDB SMA mundur.

Server real time online PPDB mengalami gangguan sejak Kamis (1/7) pagi. Menurut Kepala Sekolah SMA 6 Jakarta Selatan Kadarwati Mardiutama, server ini sempat menyala pada pukul 22.00 WIB hingga 23.30. Akibatnya dalam dua hari, sekolahnya hanya dapat memasukkan data sebanyak 220 formulir, padahal dalam dua hari ini PPDB berlangsung lebih dari 700 siswa yang mendaftar.

Sementara itu, menanggapi gangguan server yang sudah terjadi selama dua hari ini, Wakil Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan perbaikan terhadap gangguan teknis server terus dilakukan.

"Pendaftaran dilakukan secara manual dulu, dan tanda terima juga manual," papar Ratiyono.

Terhambatnya sistem pendaftaran real time online ini menurut Ratiyono membuat pengumuman PPDB diundur.

"Pengumuman yang seharusnya hari Sabtu (3/7) diundur menjadi Senin (5/7)," terang Ratiyono.

Ratiyono menambahkan, hingga saat ini terdapat 24.000 pendaftar yang sudaf diinput datanya di 172 siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta. (*/OL-3)

Sent from my BlackBerry® powered by

GURU BANTU DKI 2010 JADI PNS

JAKARTA -- Porsi tenaga honorer dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010, masih tetap besar. Jika sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bhwa perbandingan prosentase tenaga honorer dan pelamar umum 30 : 70 persen, kini angkanya berubah. Jatah honorer bertambah 10 persen sehingga menjadi 40 persen.

"Tapi 40 persen itu maksimal ya. Prinsipnya, pelamar umum harus tetap diprioritaskan dengan prosentase 60 persen," kata Deputi Menneg PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di Jakarta, Selasa (1/6).

Penambahan ini, menurut Ramli, karena meningkatnya jumlah tenaga honorer tertinggal alias tercecer. Dari yang awalnya 102 ribu menjadi 300 ribuan lebih. "Memang masih harus divalidasi lagi data-datanya. Tapi pemerintah telah menetapkan jatah honorer maksimal 40 persen," ujarnya.

Jika dari hasil validasi dan verifikasi angkanya melebihi jatah 40 persen dari formasi nasional, pemerintah akan menyelesaikannya secara bertahap. "Tidak mungkin kalau jumlah honorer tertinggal misalnya 350 ribu lantas kita selesaikan tahun ini. Paling tidak separuhnya dulu, sisanya tahun depan," cetusnya.

Adapun honorer yang akan jadi prioritas tahun ini adalah honorer tertinggal dan guru bantu yang pengangkatannya oleh Mendiknas dengan sumber dana APBN/APBD, tapi diperbantukan di sekolah swasta. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah diselesaikan 2011. (esy/jpnn)

SAMBUTAN WISUDA KEPALA SMK KHARISMAWITA 2

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH
SMK KHARISMAWITA 2
Pada Acara Wisuda Peserta Didik Tahun Pelajaran 2009-2010
Tanggal 17 Mei 2009
Di Hotel Kartika Chadra

Yang kami hormati,
Bapak/Ibu pengurus Yayasan Kharismawita
Bapak Drs. Sholeh Dimyathi, MM, Sholeh Selaku Pengawas SMK Kharismawita 2
Bapak/Ibu Dewan Guru SMK Kharismawita 2
Bapak/Ibu Staf Tata Usaha SMK Kharismawita 2
Para tamu undangan dan para wisudawan/wisudawati beserta keluarga yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Arif tak pernah Lena, yang karena atas izin-Nya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan acara dalam rangka Wisuda siswa-siswi SMK Kharismawita 2 Tahun Pelajaran 2009-2010.
Tak lupa shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, yang mengajarkan kita untuk “MEMBACA”, sehingga mata, hati dan fikiran kita terbuka.

Para hadirin yang kami hormati,
Izinkan kami mengajak para hadirin untuk menundukkan kepala sejenak dengan mengirimkan bacaan Al Fatihah kepada pendahulu kami yang telah berjasa membawa Yayasan Kharismawita seperti saat ini, yaitu Almarhum Drs. H. Mudjimin, mantan Ketua Yayasan Kharismawita.

Para wisudawan/ti yang berbahagia….
Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah bagi kalian, karena sesaat lagi segera dilantik secara resmi menjadi seorang peserta didik yang telah berhasil dalam menempuh Ujian Nasional dan Ujian Sekolah walaupun dengan suasana yang sangat sederhana. Sebagai seorang siswa yang telah dinyatakan berhasil bukan hanya dinilai dari hasil Ujian nasional, akan tetapi lebih dari itu, dinilai oleh masyarakat dan dunia industry dari cara berfikir dan bertindak yang cermat dan teliti. Selain itu, kalian juga dituntut untuk dapat mengabdikan dan mengamalkan ilmu yang di peroleh selama di bangku sekolah pada lingkungan yang lebih nyata di tengah masyarakat dan dunia industry khususnya industry pariwisata.
Keberhasilan Ujian nasional 100% bukanlah tujuan akhir tetapi hanyalah tujuan antara, karena pada dasarnya indicator keberhasilan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Kharismawita 2 adalah secara meyeluruh semua lulusan secara 100% dapat terserap si dunia industry atau dunia kerja.
Walaupun upacara wisuda merupakan seremonial, namun wisuda berarti saat melepaskan kader-kader bangsa, untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat khususnya, untuk tumbuh, berkembang dan mengabdi guna membangun hari depan bangsa yang lebih baik terutama di industry pariwisata.

Para hadirin yang kami hormati,
Hari ini SMK Kharismawita 2 setelah melewati 1 dasa warsa usianya, dapat meluluskan 73 peserta didik pada tahun ini.. Secara keseluruhan Sekolah ini telah meluluskan alumni sebanyak 497 peserta didik. Berdasarkan data yang kami terima 80 % dari seluruh alumni tahun 2000/2001 – 2008/2009 telah mengabdikan ilmunya atau telah bekerja di industri pariwisata dan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, sedangkan 15 % melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan 5 % belum memberikan laporan kesekolah.
Untuk peningkatan mutu dari tahun ke tahun SMK Kharismawita 2 terus berbenah dengan meningkatkan kompetensi para dewan Guru yaitu melalui peningkatan kualifikasi pendidikan S1, S2 dan melalui sertifikasi guru.

Para hadirin yang kami hormati,
Untuk mendukung kegiatan Belajar mengajar tahun 2009/2010 SMK kharismawita 2 telah memiliki Sistem Administrasi Sekolah (SAS) walaupun belum maksimal. SAS merupakan salah satu sarana pebelajaran yang meliputi :

1. SAS Guru, dimana guru dapat memberikan penilaian melalui jaringan intranet sekolah yang meliputi ulangan per standar kompetensi atau kompetensi dasar dan ulangan blok.
2. SAS Siswa, dimana siswa dapat mengakses melalui jaringan intranet mengenai nilai ulangan per standar kompetensi atau kompetensi dasar dan ulangan blok yang terdiri dari kompetensi dasar-kompetensi dasar.
3. SAS keuangan, dimana staf keuangan dapat menggunakan sistem pembayaran siswa dan siswa dapat mengakses transaksi yang telah dilakukan.
4. E-learning, dimana Siswa dapat mengakses media pembelajaran berupa silabus, lembar kerja siswa dan modul serta media-media yang lain.
5. Jaringan Internet.

Untuk meningkatkan kualitas keahlian siswa, selama 4 sampai 6 bulan para peserta didik melaksanakan On the job training di hotel yang telah kami bangun melalui kerjasama. Selama empat tahun trakhir ini para peserta didik dalam melaksankan OJT di industri perhotelan di tempatkan oleh pihak sekolah dihotel berbintang 3, 4 dan lima.
Sebelum melaksanakan OJT peserta didik dibekali pengetahuan dan keahlian dengan praktik di sekolah, program table manner dan observasi di hotel antara lain Jayakarta, golden flower dan Inna Samudra beach, Inna Bali, Hotel Sahid dan Sejahtera Family Hotel.

Para hadirin yang terhormat,
Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas keterserapan lulusan, SMK kharismawita 2 telah membangun kerjasama dengan industri perhotelan melalui bursa kerja. Setiap siswa yang telah lulus didata oleh pihak sekolah secara lengkap dan ketika industri memberikan informasi mengenai kebutuhan Sumber Daya manusia (SDM), pihak sekolah menghubungi para alumni yang belum terserap diindustri. Dengan melalui bursa kerja, maka keterserapan lulusan dapat terpatau dengan nyata dan jelas yaitu seberapa besar tingkat keterserapannya.

Apa Tanda Bengkuang Layu
Rasanya hambar tidak berserat
Apa tanda Orang berilmu
Di dunia kerja dapat terserap

Kepada wisudawan/ti dihimbau untuk menimba sebanyak mungkin pengalaman dan mengamalkan ilmu yang diperoleh bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berikan yang terbaik yang kalian miliki bagi kepentingan bangsa dan negara, keberhasilan kalian di tengah masyarakat merupakan barometer keberhasilan sejati.
Kami ucapkan selamat pula kepada Bapak / Ibu orang tua / Wali : selamat bekerja, selamat mengabdi dan sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua.
Akhirnya sekali lagi kami dan segenap dewan guru SMK kharismawita 2 mengucapkan selamat jalan kepada kalian semua, smoga diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menempuh kehidupan di masa yang akan datang.
Kepada para hadirin yang kami hormati,
Kami melepaskan dan terimalah putra-putri kami di lingkungan Anda, inilah wujud bakti kami bagi bangsa dan negara.

Apa tanda pohon berbuah
Putik berbunga daunnya rindang
Apa tanda bangsa bermarwah
Ilmu di dada tak menyusahkan orang

Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, wabillaahittaufiq wal hidayah.

Fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum Wr. Wb.

5.966 Guru Bantu DKI jadi CPNS Tanpa Tes

NUSANTARA - JAWA

Senin, 26 April 2010 , 21:04:00

5.966 Guru Bantu DKI jadi CPNS Tanpa Tes

JAKARTA -- Menteri PAN&RB EE Mangindaan menyebutkan, sebanyak 5.966 guru bantu di DKI Jakarta akan diangkat menjadi CPNS tanpa tes, mengingat mereka telah memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, diangkat oleh pejabat berwenang, masa kerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005 dan bekerja sampai sekarang. Selain itu, mereka minimal 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

"Meski 5.966 guru bantu itu bekerja di instansi non pemerintah, misalnya sekolah swasta, namun tetap diangkat tanpa tes. Karena penghasilan mereka berasal dari APBN," ungkap Mangindaan di sela raker gabungan bersama Komisi II, VIII, X DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/4).

Mangindaan menyebutkan, dari sekitar 6.743 guru bantu DKI yang telah diberikan formasi, akan dilakukan proses kualifikasi pendidikan terhadap 777 guru bantu sesuai dengan kebutuhan atau lowongan formasi di sekolah negeri di provinsi DKI Jakarta.

"Namun untuk sisa guru bantu di DKI yang sejumlah 5.966 orang, mereka mengajar di sekolah swasta karena belum ada kebutuhan atau lowongan formasi di sekolah negeri. Tetapi kita telah upayakan beberapa solusi," ujarnya.

Solusi yang dimaksud, antara lain ditawarkan ke pemerintah daerah wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan syarat Pemda masing-masing harus mengangkat tenaga honorer guru pada sekolah negeri yang ada di daerahnya. Selain itu, pihaknya juga telah menawarkan ke Pemda di luar Jawa, namun guru bantu yang bersangkutan tidak bersedia.

Lebih jauh Mangindaan menerangkan, pihaknyaun juga tak lupa untuk menawarkan pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) agar menampung dalam formasi yang dibutuhkan pada Unit Pelaksana Teknis ( UPT) di Kemdiknas, seperti di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ( LPMP) di seluruh Indonesia.

"Tetapi hingga saat ini belum ada realisasinya. Sama halnya dengan penawaran pada Kementerian Agama untuk menampung guru bantu DKI, apabila kompetensi yang bersangkutan sesesuai dengan kebutuhan guru di sekolah kementerian Agama," pungkasnya. (cha/esy/awa/jpnn)

PENGUMUMAN KELULUSAN

DAFTAR NOMOR PESERTA UJIAN NASIONAL
SMK KHARISMAWITA 2
YANG DINYATAKAN LULUS
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

1. 01-04-122-001
2. 01-04-122-002
3. 01-04-122-003
4. 01-04-122-004
5. 01-04-122-005
6. 01-04-122-006
7. 01-04-122-007
8. 01-04-122-008
9. 01-04-122-009
10. 01-04-122-010
11. 01-04-122-011
12. 01-04-122-012
13. 01-04-122-013
14. 01-04-122-014
15. 01-04-122-015
16. 01-04-122-016
17. 01-04-122-017
18. 01-04-122-018
19. 01-04-122-019
20. 01-04-122-020
21.01-04-122-021
22. 01-04-122-022
23. 01-04-122-023
24. 01-04-122-024
25. 01-04-122-025
26. 01-04-122-026
27.01-04-122-027
28. 01-04-122-028
29. 01-04-122-029
30. 01-04-122-030
31. 01-04-122-031
32.01-04-122-032
33. 01-04-122-033
34. 01-04-122-034
35. 01-04-122-035
36. 01-04-122-036
37. 01-04-122-037
38. 01-04-122-038
39. 01-04-122-039
40. 01-04-122-040
41. 01-04-122-041
42. 01-04-122-042
43. 01-04-122-043
44. 01-04-122-044
45. 01-04-122-045
46. 01-04-122-046
47. 01-04-122-047
48. 01-04-122-048
49. 01-04-122-049
50. 01-04-122-050
51. 01-04-122-051
52. 01-04-122-052
53. 01-04-122-053
54. 01-04-122-054
55. 01-04-122-055
56.01-04-122-056
57. 01-04-122-057
58. 01-04-122-058
59. 01-04-122-059
60. 01-04-122-060
61. 01-04-122-061
62.01-04-122-062
63. 01-04-122-063
64. 01-04-122-064
65. 01-04-122-065
66. 01-04-122-066
67.01-04-122-067
68. 01-04-122-068
69. 01-04-122-069
70. 01-04-122-070
71. 01-04-122-071
72. 01-04-122-072
73. 01-04-122-073

Jakarta, 26 April 2010

ttd

Sri Wiyono, S. Pd., MM

CONGRATULATIONS
Kami segenap Dewan Guru mengucapkan Selamat dan Sukses
GO.....GO.....GO.....!

PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN NASIONAL

Disampaikan kepada seluruh Siswa dan Orang Tua siswa / wali SMK Kharismawita 2 bahwa pengumuman mengenai kelulusan tahun pelajaran 2009/2010 disampaikan melalui e-mail atau blogspot SMK Kharismawita 2 pada :
Hari / tanggal : Senin / 26 April 2010
Waktu : 17.00 WIB
Sehubungan dengan hal tersebut bagi yang belum melunasi administrasi dan biaya pelepasan siswa supaya segera menghubungi bapak siswoyo melalui HP 0813-87387667
Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SMK Kharismawita 2

TTD


Sri Wiyono, S. Pd., MM

GO..GO..GO..! SUKSESKAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

HARI INI PENYUSUNAN PERANGKAT UJIAN SEKOLAH (US) MUATAN LOKAL

SMK KHARISMAWITA 2 :
Hari ini, Sabtu 6 Maret 2010 SMK Kharismawita 2 menyelengggarakan penyusunan perangkat Ujian Sekolah (US) muatan lokal. Hal ini Berdasarkan ralat pada juknis bahwa, pada tahun ini muatan lokal termasuk dalam US. Muatan Lokal tersebut terdiri dari 2 mata pelajaran yaitu :
1) Meyediakan layanan makanan & minuman dan pengolahan makanan
2) Bahasa Asing yang meliputi Bahasa Perancis, Jepang dan Mandarin.
Penyusunan perangkat US dihadiri oleh :
1. Kepala Sekolah,
2. Wakil kepala Sekolah,
3. Bapak Soediharto, SE (Guru Food product)
4. Bapak Suyatno, S. Pd. (Guru F & B Service)
5. Bapak Fuan Rianto, S. Pd. (Guru Bahasa Jepang)
6. Bapak Sigit Yunanto, S. Pd. (Guru Bahasa Perancis)
7. Ibu Hj. Lilianingsih (Guru Bahasa Mandarin)
Dalam pengarahannya kepala sekolah menyampaikan bahwa, seluruh perangkat soal hari ini diharapkan selesai sampai dengan penelaahan soal. Penelaah soal untuk Mata Pelajaran Meyediakan layanan makanan & minuman dan pengolahan makanan adalah Bapak Soediharto SE dan Wakasek, Mata Pelajaran Bahasa Asing Oleh Bapak Fuan Rianto dan Kepala Sekolah.